JP.Jum'at, 01 Januari 2010
JAKARTA - Rasa kehilangan terhadap KH Abdurrahman Wahid tak hanya dirasakan warga nahdliyin. Rakyat Papua pun merasa sangat kehilangan tokoh yang menghormati jati diri ras Melanesia dengan mengembalikan sebutan Papua dari awalnya Irian Jaya.
Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha M. Alhamid mencatat, Gus Dur adalah tokoh yang pada 2000 mampu menjembatani perbedaan di kalangan masyarakat Papua. Gus Dur pula yang berjasa menyelesaikan kekalutan politik lokal melalui proses demokrasi yang bermartabat. ''Jauh dari tindakan anarki yang mempertentangkan rakyat dengan aparat,'' katanya.
Salah satu peran Gus Dur dalam meningkatkan harkat rakyat Papua adalah pemberian izin bagi rakyat Papua menggelar Kongres Rakyat Papua. Musyawarah itu sukses menjadi forum politik bagi rakyat Papua untuk menyatakan aspirasi yang selama pemerintahan Orde Baru terpasung. ''Izin itu membuktikan bahwa Gus Dur adalah seorang pluralis sejati yang melindungi kelompok minoritas yang terpinggirkan,'' terangnya.
Setahun sebelumnya, pada 31 Desember 1999, Gus Dur bahkan melewatkan malam pergantian tahun di Jayapura sekaligus menetapkan pengembalian nama Irian Jaya menjadi Papua. Nama Irian Jaya disematkan pemerintah pada 1973 setelah pada 1 Mei 1963 pemerintah Indonesia menggunakan nama Irian Barat.
Sebutan Papua itu tercantum dalam manifes di Komite Nasional Papua pada 1961 yang menyatakan, ''Nama tanah kami menjadi Papoea Barat dan nama bangsa kami menjadi Papoea.'' Gus Dur juga memberikan izin kepada rakyat Papua untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora di bawah Merah Putih sebagai sebuah simbol etnik dan identitas masyarakat di provinsi paling timur Indonesia tersebut.
''Keputusan itu adalah langkah berani Gus Dur dengan dasar penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi masyarakat Papua untuk menentukan identitas sendiri yang belum pernah dilakukan tokoh nasional atau presiden Indonesia lainnya,'' tandas Fadhal.
Thaha menyatakan, rakyat Indonesia, termasuk Papua, membutuhkan ketokohan Gus Dur untuk menyelesaikan persoalan sosial-politik. ''Kami berharap ada yang menggantikan ketokohan Gus Dur untuk mengawal pluralisme di Indonesia,'' tuturnya. (noe/oki)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar