Setan pun Boleh Bertamu

JP.Kamis, 31 Desember 2009

Catatan: Akhmad Zaini

BEGITU Gus Dur menjadi presiden, saya ditugaskan Jawa Pos untuk ngepos di istana. Sebab, sejak bertugas di Jakarta awal 1999, saya memang senantiasa meliput kegiatan Gus Dur. Saya dianggap dekat dan me­ma­hami gaya cu­cu pendiri NU KH Hasyim Asy'ari ter­se­but. Apalagi, saya punya latar belakang pesantren.

Namun, tugas dari kantor tersebut bu­kanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan. Se­­bab, regulasi yang ada sebelumnya sa­­ngatlah ketat. Di tengah kebingungan itu, saya teringat Ratih Hardjono yang sudah saya kenal baik. Saat itu, mantan jurnalis tersebut men­jabat seketaris pribadi Gus Dur. Saya pun menghubungi dia dan menyampaikan per­soalan itu. Setelah berkonsultasi de­ngan Gus Dur, Ratih pun menjanjikan untuk membuat regulasi baru di istana.

Benar, regulasi baru tersebut benar-benar dibuat. Ratih menepati janjinya. Ketika Gus Dur mengumumkan kabinet pada awal pemerintahannya, saya bersama beberapa teman wartawan yang selama ini meliput Gus Dur diundang untuk ikut meliput di istana. Sungguh, itu di luar kelaziman. Karena itu, selama di istana, tatapan aneh Paspampres dan wartawan istana sering saya dapatkan.

Kondisinya menjadi kian "heboh" ka­rena ketika sesi tanya jawab setelah peng­umum­an kabinet, Ratih memberi kesem­patan ke­­pada saya untuk bertanya. Saat itu, saya ber­tanya soal kemungkinan Gus Dur me­lakukan reshuffle kabinet yang oleh Gus Dur dijawab, "Semuanya serbamungkin."

Untuk kebebasan pers -terutama kebebasan mengakses berita di istana-, rasanya gebrakan itulah yang layak dicatat sebagai salah satu tonggak pentingnya. Apalagi, setelah itu Ratih membuat regulasi baru yang mengubah total regulasi sebelumnya. Yakni, semua media diberi kesempatan mengirimkan wartawan untuk meliput di istana.

"Jangankan orang, kambing pun kalau mendapat surat penugasan dari pimpinan redaksi boleh menjadi wartawan istana," se­loroh Ratih kala itu.

Dampak kebijakan ter­se­but, akhirnya istana pun di­ban­­jiri wartawan. Ratusan war­tawan mendaftar menjadi wartawan istana.

Namun, dalam perkem­bangan­nya, kondisi baru ter­­sebut tidak sepenuhnya meng­untungkan Gus Dur. Berita dari istana begitu liar. Selain terjadi salah paham, tentu tidak semua wartawan yang bertugas di istana sepaham dan mau memahami pemikiran Gus Dur yang sering keluar dari pakem.

Apalagi, dengan alasan menghemat uang rakyat, Gus Dur menjadi tidak "memanjakan" wartawan lagi. Pihak is­tana tidak menyediakan minum se­kali pun untuk wartawan. Padahal, kegiatan Gus Dur selalu full mulai pagi hingga malam dan selalu menarik untuk diberitakan. Untuk meninggalkan is­tana, wartawan jelas takut, mes­ki untuk sekadar mem­beli makanan di luar istana.

Sikap tidak memanjakan paling ekstrem adalah ketika Gus Dur mengadakan kun­jung­­an ke luar negeri. War­ta­wan yang ikut kunjungan ha­nya diberi tumpangan pe­sa­wat. Soal akomodasi (ma­kan dan hotel) menjadi tang­gung jawab si wartawan sendiri.

"Dengan mengikutkan war­tawannya ke luar negeri, koran (per­usa­haan media, Red) kan mendapat ke­un­tungan. Masak biaya untuk wartawan ha­rus ditanggung rakyat? Masak rakyat me­nyubsidi perusahaan yang sudah ka­ya?" ujar Gus Dur beralasan. Hal itu tentu ber­beda dari periode sebelumnya -ter­masuk periode SBY saat ini- yang semua ke­butuhan ako­modasi ditanggung istana.

Dengan adanya kebijakan tersebut, akhir­nya tidak semua media berani mengikutkan wartawannya ke luar negeri. Sebab, biaya yang dibutuhkan sangat besar. Untuk me­ngikuti kunjungan ke 13 negara di Asia dan Eropa selama 16 hari pada awal 2000, saya harus membawa uang USD 5 ribu (setara Rp 37,5 juta dengan kurs kala itu Rp 7.500) dari Jawa Pos.

Kebijakan tersebut jelas berdampak sa­ngat serius. Banyak wartawan yang ke­ce­wa atas kebijakan itu. Dampaknya, ke­har­mo­nisan antara Gus Dur dan se­ba­gian war­­­tawan istana pun terganggu. Dam­pak be­rikutnya, kesalahpahaman pun (dan acap ka­li se­ngaja disalahpahamkan) se­ring ter­jadi. Gus Dur pun akhirnya se­ring mengeluh bahwa pernyataannya sering dipelintir. Namun, Gus Dur tidak punya niat untuk kembali menutup akses wartawan di istana.

Selain membuat regulasi baru untuk wartawan, gebrakan lainnya adalah sikap Gus Dur yang menginginkan istana negara yang dia tempati menjadi istana rakyat. Akibat "regulasi" itu, istana menjadi sangat terbuka kepada siapa pun yang hendak bertemu Gus Dur.

Beberapa kali saya menyaksikan tamu-tamu Gus Dur datang hanya dengan mengenakan sandal jepit dan berpakaian sangat sederhana. Jam kunjungan ke istana juga tidak dibatasi. Karena itu, saat malam pun, istana masih sering didatangi orang-orang yang "aneh-aneh".

Lagi-lagi, perubahan radikal itu juga menimbulkan masalah bagi Gus Dur. Orang yang datang pun menjadi tidak ter­seleksi. Tentunya, tidak semua orang yang datang punya niat baik.

Terhadap persoalan itu, saya pernah me­nyampaikan kepada Munif (orang yang se­lalu menuntun Gus Dur) agar Gus Dur le­­­bih selektif menerima tamu. Namun, ke­­tika usul tersebut disampai­kan, Gus Dur ma­lah menjawab, "Ja­ngan­kan manusia, se­­tan pun kalau mau bertamu, ya... si­lakan. Kalau orang itu berniat jahat dan ter­bukti ber­buat jahat, biar polisi yang mengusutnya." (*)